Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pemantauan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

Fungsi:

  1. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan pegawai;
  2. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai;
  3. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
  4. Penyelenggaraan fasilitasi lembaga profesi ASN;
  5. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan kerja sama pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemberhentian, fasilitasi lembaga profesi ASN, dan informasi kepegawaian.

Nama Layanan:

FASILITAS PELAYANAN PEMBERHENTIAN ASN

Persyaratan:
  1. Usulan ybs (khusus untuk Pensiun Atas Permintaan Sendiri memakai materai 6000);
  2. Pengantar Pimpinan;
  3. Daftar Penerima Calon Penerima (DPCP);
  4. Foto copy Karpeg dilegalisir;
  5. Foto copy Sah Jabatan Terakhir legalisir (bila ada);
  6. Foto copy SK Pangkat terakhir legalisir;
  7. Foto copy KGB terakhir legalisir;
  8. Foto copy SK CPNS legalisir;
  9. Foto copy SK PNS legalisir;
  10. Foto copy SK PMK legalisir (bila ada);
  11. Kartu Keluarga (KK);
  12. Foto copy Surat Nikah legalisir oleh KUA / Surat Keterangan Cerai oleh Pengadilan;
  13. Foto copy Akta Kelahiran Anak Kandung yang masih berusia 25 tahun ke bawah belum menikah dan belum bekerja (berpenghasilan sendiri) dilegalisir oleh Disdukcapil;
  14. Foto copy KTP terbaru suami / istri legalisir;
  15. Daftar riwayat pekerjaan;
  16. Foto copy SKP satu tahun terakhir;
  17. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dari Atasan;
  18. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 8 buah;
  19. Surat Kematian dari Desa/foto copy Akta Kematian dari Disdukcapil (khusus Pensiun Non BUP Janda/Duda/Ahli Waris);
  20. Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan/Ahli Waris dari Desa/Kelurahan (khusus Pensiun Non BUP Janda/Duda/Ahli Waris).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur:
  1. Surat usulan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari yang bersangkutan yang sudah mendapat surat pengantar, persetujuan, dan tandatangan atasan langsung ybs;
  2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sudah memenuhi syarat atau tidak. Jika terdapat kekurangan berkas, Pengelola Kepegawaian dari Bidang PPIK akan menghubungi yang bersangkutan melalui Perangkat Daerah ybs untuk segera diperbaiki/dilengkapi;
  3. Melakukan entry data/proses usul pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
  4. Membuat draf nota usulan persetujuan teknis;
  5. Menelaah draf nota usulan beserta kelengkapannya;
  6. Penandatanganan nota usulan oleh pejabat yang berwenang;
  7. Mengirimkan nota usul serta berkas administrasi usul pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian sesuai golongan ke Kanreg III BKN dan BKN Pusat;
  8. Menerima pertimbangan teknis tentang pemberian pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian;
  9. Mencetak Surat Keputusan pemberian pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang kemudian ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
  10. Menyimpan data pada arsip pegawai dan menyerahkan Surat Keputusan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian kepada ybs melalui Perangkat Daerah.
Jangka Waktu Pelayanan:
  • 60 hari kerja apabila persyaratan lengkap yang ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya;
  • 14 hari kerja apabila persyaratan lengkap yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya.
Biaya/Tarif:

Gratis

Produk Pelayanan:

Surat Keputusan Pemberian Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Telepon: (0265) 330 171